Apresiasi Gercep Korlantas Polri Antisipasi Kelangkaan BBM, Wujud Polisi Bersama Masyarakat


 Jakarta,-

Pengamat kebijakan publik dan sosial-politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap komitmen, kinerja, serta dedikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto beserta seluruh jajarannya. Apresiasi khusus disampaikan atas langkah cepat dan responsif Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin dalam mengantisipasi potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah.


Menurut Nasky, instruksi Kakorlantas Polri kepada seluruh Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda untuk mengambil langkah antisipatif merupakan bentuk kesiapsiagaan kepolisian dalam merespons persoalan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, pengatur lalu lintas, tetapi juga mencakup pelayanan, perlindungan, dan upaya memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.


“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), saya mengapresiasi langkah Kakorlantas Polri yang menginstruksikan jajaran untuk mengantisipasi potensi kelangkaan BBM. Ini menunjukkan pentingnya respons cepat, koordinasi lintas sektor, dan kesiapsiagaan personel dalam membantu masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum,” ujar Nasky dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).


Ia menilai, persoalan ketersediaan dan distribusi BBM perlu ditangani secara terkoordinasi karena berpotensi menimbulkan antrean kendaraan, kepadatan lalu lintas, hingga terganggunya aktivitas masyarakat. Dalam situasi tersebut, peran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadi penting untuk mendukung kelancaran distribusi, menjaga ketertiban di lapangan, dan membantu memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat.


Sebagai penulis buku Polri Presisi: Visi, Kerja Nyata, dan Dedikasi untuk Masyarakat, Nasky menilai bahwa langkah antisipatif tersebut merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang berorientasi pada kebutuhan publik dan perlu ditindaklanjuti secara konsisten oleh jajaran di seluruh daerah.


Nasky menjelaskan, terdapat sejumlah aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan langkah antisipasi oleh jajaran lalu lintas di seluruh Indonesia.


Pertama, memperkuat koordinasi distribusi BBM. Jajaran Ditlantas perlu berkoordinasi dengan Pertamina dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung kelancaran pengiriman BBM. Apabila distribusi harus melewati jalur penyeberangan, koordinasi dengan pihak terkait juga diperlukan agar proses pengiriman berlangsung lancar sesuai ketentuan yang berlaku.


Selanjutnya, mengoptimalkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Kehadiran personel Polantas di lokasi yang mengalami kepadatan diharapkan dapat membantu menertibkan antrean, mencegah kemacetan, serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Bantuan sederhana kepada masyarakat yang menunggu, sesuai kebutuhan dan ketersediaan, juga dapat menjadi wujud pelayanan yang humanis dan penuh kepedulian.


Lebih lanjut, Founder Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia itu menekankan bahwa kehadiran personel di lapangan harus mengedepankan pendekatan yang komunikatif, persuasif, dan solutif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengamanan, tetapi juga merasakan manfaat langsung dari pelayanan kepolisian.


Selain itu, mengoptimalkan edukasi dan penyampaian informasi ketersediaan BBM. Personel di lapangan diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi yang akurat dan terverifikasi mengenai SPBU yang masih memiliki persediaan BBM. Informasi yang jelas akan membantu masyarakat menentukan lokasi pengisian, mengurangi penumpukan kendaraan pada titik tertentu, serta mendukung kelancaran arus lalu lintas.


“Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa tugas Polantas memiliki dimensi pelayanan publik yang sangat dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kehadiran petugas yang sigap, komunikatif, dan solutif sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa terbantu ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengganggu aktivitas mereka,” tegasnya.


Sinergi Kepemimpinan dan Aksi Nyata di Lapangan


Nasky menegaskan, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh arahan pimpinan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan jajaran dalam merespons dinamika di lapangan. Karena itu, pemantauan berkala, pelaporan perkembangan situasi, serta evaluasi berdasarkan kondisi faktual di setiap wilayah menjadi bagian penting dalam memastikan langkah antisipasi berjalan sesuai kebutuhan.


Di sisi lain, ia menekankan bahwa dukungan terhadap Polri perlu berjalan seiring dengan penguatan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi yang objektif. Dengan prinsip tersebut, setiap langkah kepolisian diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus memperkuat kepercayaan publik.


Polisi Bersama Masyarakat, Bukan Sekadar Slogan


Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu menilai, langkah antisipasi persoalan BBM sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, yakni pendekatan pelayanan yang menempatkan kepolisian dan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas publik.


Menurutnya, keberhasilan pelayanan kepolisian tidak hanya diukur dari penanganan perkara dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan merespons persoalan sehari-hari yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengaturan antrean, penyampaian informasi yang akurat, dan koordinasi dengan instansi terkait merupakan contoh konkret bagaimana kehadiran Polri dapat membantu menjawab kebutuhan warga.


“Apresiasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen dan pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama seluruh jajaran, termasuk Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin, diharapkan terus memperkuat budaya kerja yang responsif, humanis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ungkap Nasky.


Ia berharap, sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar distribusi BBM berlangsung tertib, arus lalu lintas tetap terkendali, dan masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.


“Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui kerja nyata, kepedulian, dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Semangat inilah yang perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus dalam menjaga kepercayaan publik dan menciptakan situasi yang aman, tertib, serta kondusif bagi NKRI,” tutupnya.(r02)


Posting Komentar

0 Komentar