Kericuhan Terus Berlarut, PP GPI : Salah Satu Sebab Karena Presiden Lamban Respon UU Perampasan Aset

 MEDAN,-

Kericuhan dan kegaduhan sosial politik di Indonesia saat ini dinilai oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) karena Presiden Prabowo lamban merespon rancangan UU Perampasan Aset.

"Apanya yang sulit bagi presiden, toh mayoritas pimpinan partai ada di kabinet beliau. Kalaupun lambat deal-dealan nya , Prabowo Subianto bisa keluarkan PERPPU" ujar Kabid Ekonomi Sosial PP GPI .

"Saat ini tuntutan rakyat kan disahkannya UU tersebut, sudah jatuh korban jiwa karena itu. Lalu apalagi alasan kegentingan untuk memperlambat berlakunya UU tersebut" tanyanya penuh keheranan.

"Yang senang kan mafia dan koruptor. Kalau Prabowo punya komitmen penuh melawan korupsi dan tindakan yang merugikan negara lainnya bisa dengan mengeluarkan PERPPU Perampasan Aset " sarannya.

"Ongkos politik sosial dan ekonomi hari ini sudah demikian besarnya akibat salah satunya lambannya pengesahan UU tersebut. Presiden harus ambil alih tongkat di depan" kritiknya.

"PERPPU Perampasan Aset bukan barang haram, rakyat pasti setuju. Pihak yang gak setuju bisa dipastikan mafia dan koruptor dibelakangnya." analisisnya.

"Kalau memang Prabowo Subianto mau melawan mafia. Sekarang lah buktikan, jangan omon-omon. PERPPU adalah diskresi yang memang sah prerogatif presiden. Jangan lempar bola ke DPR. Kalau DPR lambat, presiden harus ambil alih . Rakyat 100 persen bakal mendukung" terangnya(tim)