Jakarta,-
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Utara (DPP-GPM-Sumut) akan menggelar aksi unjuk rasa damai didepan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Terkait dugaan pemotongan sertifikasi guru dan pembelanjaan Mark-Up tingkat sekolah PAUD/SDN hingga SMPN Se-Kota Medan.Selasa.(22/07/2025).
Roni Harahap selaku ketua harian DPP GPM Sumut kepada awak media, membenarkan hal tersebut puluhan massa Mahasiswa akan melakukan aksi unjuk rasa didepan Kantor KPK RI terkait dugaan pemotongan sertifikasi guru dan pembelanjaan barang yang diduga Mark-Up Se-Kota Medan.
Ditambahkan, DPP-GPM-SUMUT akan mendesak KPK RI untuk memanggil dan memeriksa seluruh oknum yang diduga terkait, atas rujukan Informasi yang kami temukan dilapangan, dan kami juga meminta KPK RI agar memberikan atensi untuk melakukan proses hukum dan menegakkan seadil-adilnya.
Adapun beberapa Tuntutan aksi mereka :
1.Meminta kepada bapak pimpinan KPK RI Setya Budiyanto agar memanggil dan memeriksa bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Kabid Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP, K3S, Operator Dinas Pendidikan Kota Medan terkait dugaan Pemotongan Dana Sertifikasi Guru mulai tahun 2020-2025, Sesuai hasil investigasi dan informasi yang kami dapatkan dari beberapa guru sertifikasi yang tidak mau disebutkan namanya bahwa setiap pencairan dana sertifikasi selalu ada pemotongan mulai dari 200.000,00-250.000,00 tergantung apa golongan guru sertifikasi tersebut.
2.Meminta KPK RI agar membentuk team guna untuk melakukan pemeriksaan kepada bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait dugaan Mark-up pengadaan Foto Presiden Wakil Presiden dan Foto Walikota Wakil Walikota karena diduga adanya pengarahan dari K3S kepada seluruh kepala sekolah wajib membeli barang kepada rekanan yang sudah ditentukan, dan dugaan Mark-Up pada pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk anak sekolah PAUD se-Kota Medan.
3.Meminta kepada bapak Pimpinan KPK RI agar serius dalam menegakkan supremasi hukum di Kota Medan atas dugaan pemotongan sertikasi guru dan dugaan mark-up pengadaan foto Presiden Wakil Presiden dan Foto Walikota Wakil Walikota di tubuh Pendidikan Kota Medan.(tim)
0 Komentar