Ketua PK PMII STIT-PL Paluta Paku Alam Siregar Angkat Bicara, Tegas Tolak Sufmi Dasco Jadi Wapres, Soroti Konstitusi dan Checks and Balances


 Padang Lawas Utara,– 

Ketua Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Padang Lawas (STIT-PL) Padang Lawas Utara (Paluta), Paku Alam Siregar, secara resmi merilis pernyataan sikap menolak wacana pengusungan maupun penunjukan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai calon Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka.


Dalam keterangan resminya pada Sabtu (21/11/2026), Paku Alam Siregar menyatakan bahwa sikap penolakan tersebut lahir sebagai respons atas eskalasi dinamika politik nasional belakangan ini, dengan bertumpu pada kepedulian terhadap keutuhan sistem presidensial, kepastian hukum tata negara, dan kesehatan demokrasi konstitusional di Indonesia.


"Saya, Paku Alam Siregar, selaku Ketua PK PMII STIT-PL Paluta menyatakan sikap tegas menolak Sufmi Dasco Ahmad menjadi Wakil Presiden. Melihat berbagai isu dan situasi kebangsaan yang terjadi hari ini, kursi Wakil Presiden tidak boleh diputuskan atas dasar kompromi politik elite maupun kalkulasi jangka pendek semata," tegas Paku Alam Siregar.


Ia menggarisbawahi bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan mandat langsung rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sementara pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah ditetapkan secara limitatif melalui Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.


"Konstitusi kita telah merancang batas dan prosedur yang jelas terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Segala wacana atau dorongan yang menggeser mekanisme konstitusional—atau mengesankan pengisian jabatan strategis di luar koridor baku demokrasi—berpotensi mencederai kepastian hukum serta menciptakan preseden ketatanegaraan yang rapuh," ujarnya.


Selain aspek konstitusional, Paku Alam Siregar juga menyoroti implikasi struktural apabila figur pimpinan DPR RI ditarik ke dalam pucuk kekuasaan eksekutif. Menurutnya, dalam kerangka sistem presidensial, pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar lembaga legislatif tetap memiliki jarak kritis dan independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) terhadap pemerintah.


"Demokrasi presidensial membutuhkan checks and balances yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi penting di lingkup parlemen. Jika tokoh kunci legislatif diarahkan ke tampuk eksekutif, ada risiko pelemahan daya kontrol parlemen dan penumpukan pengaruh politik yang dapat mengurangi objektivitas pengawasan publik terhadap kebijakan negara," jelasnya.


Berdasarkan pertimbangan moral, hukum, dan tata negara tersebut, Ketua PK PMII STIT-PL Paluta Paku Alam Siregar menyampaikan tiga poin tuntutan :


1. Mendesak agar bursa calon Wakil Presiden diisi oleh figur yang bersih dari polemik dan teruji, demi menjaga marwah konstitusi, kepastian hukum, dan keseimbangan sistem presidensial.


2. Mendorong DPR RI agar tetap independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, termasuk aspirasi dari daerah seperti Sumatera Utara dan Paluta, tanpa terjebak dalam ruang bagi-bagi kekuasaan.


3. Mengajak seluruh kader PK PMII STIT-PL PALUTA, civitas akademika, dan gerakan mahasiswa untuk menjaga independensi gerakan serta mengawal setiap pergeseran wacana politik nasional agar tetap tunduk pada prinsip negara hukum (rechtstaat) dan etika demokrasi.


"Mahasiswa adalah kekuatan moral (moral force). Sikap penolakan ini merupakan bentuk tanggung jawab intelektual dan kepedulian kami dari Kader PK PMII STIT-PL PALUTA  terhadap masa depan demokrasi Indonesia," pungkas Paku Alam Siregar.(r02)


Posting Komentar

0 Komentar