Jakarta,-
Polemik yang menyebut Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan, pro terhadap perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) mendapat bantahan keras dari berbagai pihak termasuk dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung, menilai tudingan negatif, penggiringan opini liar, dan framing sesat di berbagai platform media sosial yang menuding Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol (Purn) Maruli disebut pro PT TPL oleh sekelompok pihak yang bertanggung jawab.
"Ia menilai, tudingan itu tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak konstruktif dalam menilai pernyataan Bapak Maruli Siahaan secara utuh dan menyeluruh di dalam rapat dengar pendapat (RDP) Direktorat Jenderal (Dirjen) Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan PT. TPL pada Rabu (26/11/2025). Menurutnya, narasi tersebut sarat tendensi politik dan berpotensi memecah belah persatuan nasional," kata Nasky dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta pada Kamis (11/12/2025).
"Selain itu, Dia menyebut, Narasi yang disampaikan pihak tersebut sangat menyesatkan akal sehat publik dan tidak sesuai fakta dan data. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap penggiringan opini liar dan data yang tidak diverifikasi kebenarannya,” sambungnya.
Alumnus Indef School of Political Economy Jakarta itu menegaskan tudingan yang diarahkan kepada Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan tidak memiliki dasar fakta maupun data autentik karena hanya berangkat dari asumsi dan potongan video yang diplintir.
Ia menilai hal itu sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap Pak Maruli.
"Sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), Kita sangat keberatan kalau Pak Maruli Siahaan disebut pro TPL. Beliau sangat pro rakyat, bukan pro perusahaan mana pun," tegasnya.
Menurut Nasky, klaim tersebut tidak masuk akal secara logika maupun fakta. Ia menyebut narasi itu menjurus kepada fitnah keji dan provokasi sesat. "Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat fokus pada penanganan bencana dan membantu pemulihan para korban di wilayah Sumatera termasuk Sumut," ucapnya.
Ajak Publik Lebih Bijak dan Rasional
Lebih lanjut, Nasky menegaskan bahwa setiap tuduhan dalam negara hukum harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial.
Ia menyebut taktik semacam itu bukan hal baru. Dalam praktik global, dikenal istilah decapitation strategy, yaitu serangan terhadap tokoh-tokoh kunci yang menjadi pondasi kekuatan politik atau kebijakan.
“Jika kita menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci dalam sistem,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam studi administrasi publik, kohesi politik dan stabilitas di arena legislatif adalah prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa itu, pemerintah akan tersita oleh manuver politik yang melelahkan dan menjauhkan fokus dari pelayanan publik.
Menurutnya, serangan yang diarahkan kepada Pak Maruli Siahaan harus dibaca sebagai bentuk pelemahan terhadap kinerja dan fungsi beliau sebagai wakil rakyat. Secara tidak langsung, hal ini merupakan upaya sistematis menggoyang legitimasi kerja-kerja kerakyatan yang beliau jalankan melalui jalur konstitusional di parlemen.
“Sebagai bagian dari civil society, kita harus lebih cermat melihat fenomena seperti ini. Literasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah termakan opini tanpa dasar empiris,” ujarnya.
Nasky menjelaskan, Justru Anggota DPR RI Komisi XIII Maruli Siahaan sebagai penengah antara pihak PT. TPL dan masyarakat dalam mencari win-win solution untuk kebaikan dan keberlanjutan masyarakat.
Lanjutnya, Jika pertemuan tersebut kita simak secara utuh, posisi Pak Maruli sangat tegas: ia menempatkan proses hukum dan kebenaran sebagai landasan utama dalam menyikapi konflik yang terjadi.
Dalam forum resmi itu, Maruli menegaskan bahwa arah sikapnya tidak pernah berkaitan dengan keberpihakan kepada perusahaan. “Yang dia pegang adalah proses hukum. Kalau hukum dijalankan secara adil, hasilnya akan baik bagi semua pihak," ucapnya.
Selain itu, Kita mendukung langkah Pak Maruli mendesak agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera memberikan penjelasan transparan mengenai landasan perpanjangan izin TPL.
Menurutnya, penjelasan resmi pemerintah sangat penting agar publik tidak terjebak pada spekulasi. “KLHK perlu hadir untuk menjelaskan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam pemberian izin usaha TPL,” lanjutnya.
Selanjutnya, Kita juga mendukung langkah Pak Maruli mendesak Kementerian HAM membentuk tim investigasi independen, agar potensi pelanggaran HAM, konflik agraria, maupun persoalan di lapangan dapat diungkap secara objektif.
Ia juga menyoroti fenomena demonstrasi pro dan kontra, meminta pemerintah menyelidiki apakah ada pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. “Dua-duanya harus diperiksa. Jangan sampai masyarakat dimanfaatkan dan dipecah-belah,” imbuhnya.
Diakhir keterangannya, Nasky mengatakan, Sebagai seorang mantan prajurit sejati dan dengan semangat merah putih Pak Maruli Siahaan diyakini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
“Pak Maruli berkomitmen memperkuat transparansi, pengawasan perizinan, dan memperbaiki tata kelola kawasan hutan.
"Oleh sebab itu, Founder Nasky Milenial Center itu menilai, Penyampaian saran dan aspirasi dari Pak Maruli melalui fungsinya sebagai wakil rakyat sudah pada jalur yang tepat, dan logis.
"Langkah Pak Maruli menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ini bukti nyata komitmen beliau memperbaiki tata kelola ruang dan menjaga kelestarian hutan di Sumatera Utara,” jelasnya.
Seruan Jaga Persatuan
Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak seluruh pihak menjaga soliditas dan persatuan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memastikan tokoh-tokoh penting mendapat dukungan publik.
Ia menyebut tudingan hoaks terhadap Maruli Siahaan yang disebarkan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan citra politiknya, disaat beliau konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terdampak konflik lahan, isu lingkungan, dan persoalan sosial di daerah pemilihannya. "Ia menilai justru upaya-upaya Maruli di Senayan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil, bukan korporasi," pungkasnya.
Jangan biarkan satu demi satu wakil rakyat dihancurkan hanya karena kita lalai membaca taktik lawan. "Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” tutupnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan memberikan penjelasan soal pernyataannya yang ramai di pemberitaan, yang menarasikan dukungan terhadap PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ia menegaskan, narasi tersebut tidak tepat tepat dan pernyataannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (26/11/2025) itu diambil tanpa konteks yang utuh.
"Jika melihat rekaman lengkapnya, posisi saya sangat jelas, menegakkan hukum, memeriksa izin, dan melindungi masyarakat," ujar Maruli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).
Maruli menekankan, dirinya menjunjung tinggi proses hukum. Selama hukum ditegakkan secara adil dan berdasarkan fakta, menurutnya hasilnya akan membawa kebaikan bagi semua pihak.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup (LH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk hadir demi menjelaskan dasar pemberian izin kepada PT TPL, termasuk apakah konsesi yang diberikan sudah sesuai aturan atau menyimpan potensi pelanggaran. "Saya juga mendorong aparat kepolisian memeriksa secara objektif apakah ada pelanggaran di lapangan, baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat, karena hukum tidak boleh tebang pilih," ujar Maruli.
"Selain itu, saya meminta Kemenkumham membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri fakta secara menyeluruh, termasuk dugaan konflik agraria dan potensi pelanggaran HAM," sambungnya.
Adapun terkait demonstrasi di sekitar wilayah konsesi, Maruli meminta pemerintah memastikan apakah ada pihak yang menunggangi situasi.
Ia tidak ingin sampai masyarakat dipecah-belah oleh kepentingan tertentu. Sebagai Anggota DPR, Maruli bertugas melakukan pengawasan berdasarkan hukum, data, dan kepentingan publik, bukan tekanan opini ataupun narasi provokatif.
"Karena itu, saya menolak penggunaan bahasa yang dapat memecah belah masyarakat," ujar Maruli. "Saya tegaskan kembali, saya tidak membela perusahaan mana pun. Yang saya bela adalah proses hukum, kebenaran, dan kepentingan masyarakat," sambung politikus Partai Golkar itu.
Dalam situasi seperti ini, Maruli juga mengajak semua pihak kembali fokus pada solidaritas untuk menghadapi bencana yang tengah melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara. Ia mengajak semua pihak untuk membantu masyarakat terdampak bencana yang saat ini sedang berjuang bangkit. "Dan untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman, saya terbuka untuk berdiskusi secara terbuka dengan siapapun. Bagi saya, dialog yang jujur dan transparan adalah cara terbaik menjaga kepercayaan publik dan merawat persatuan kita sebagai keluarga besar Sumatera Utara," ujar Maruli. (andry)
.jpeg)
0 Komentar